Seorang pria Korea Selatan, baru-baru ini dijatuhi hukuman karena tidak menjalankan tugas aktifnya setelah menerima pemberitahuan wajib militer pada bulan November 2018. Permohonan bandingnya, yang menyatakan penolakannya untuk wajib militer karena keyakinan pribadinya terhadap perang dan kekerasan, adalah tindakan yang tidak pantas.
Mahkamah Agung Korea Selatan ini melakukan dua persidangan terpisah, yang pada akhirnya menyimpulkan bahwa mereka merasa sulit untuk mengakui ketulusan keyakinannya.
Bagian yang paling tidak masuk akal dari persidangan ini adalah kenyataan bahwa putusan ini sebagian didasarkan pada ketertarikan terdakwa untuk bermain Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG).
Pria Korea Selatan Dihukum 1 Tahun 6 Bulan Penjara karena Melanggar Undang-Undang Dinas Militer
Selama persidangan yang disebutkan di atas, pria tersebut menyatakan penolakannya untuk mendaftar wajib militer aktif karena keyakinannya bahwa dia menentang kekerasan dan perang. Ia juga menambahkan “hukum militer bukanlah hak asasi manusia dan terdapat banyak aspek irasional dalam kehidupan militer” yang intinya menyatakan bahwa irasionalitas militer Korea Selatan menyebabkannya menjadi tempat perintah yang tidak adil.
Mahkamah Agung Korea Selatan mengesampingkan bandingnya dengan menyatakan “Pelanggaran hak asasi manusia dan absurditas tidak hanya tidak memiliki hubungan penting dengan pelatihan militer seperti memegang senjata, tetapi dapat muncul dalam berbagai bentuk tergantung pada unit dan masa dinas, sehingga sulit untuk dilakukan. menganggapnya sebagai alasan untuk menolak dinas militer karena alasan hati nurani.”
Hal ini didasarkan pada fakta bahwa terdakwa oran tersebut, tidak pernah mengikuti kegiatan atau bergabung dengan komunitas yang berhubungan dengan anti-kekerasan, anti-perang, pasifisme, dll.
Hal ini juga didukung oleh ketertarikan terdakwa terhadap PUBG, mengatakan bahwa dia menikmati bermain game di mana Anda membunuh lawan dengan senjata api. Mempertimbangkan hal ini, pengadilan menyebutkan bahwa keyakinan orang tersebut tidak cukup untuk menyangkal adanya fakta yang mendalam dan benar tersebut.
Menyusul penegasan tersebut, pengadilan menyatakan bahwa “tidak ada kesalahan dalam putusan awal dalam kesalahpahaman prinsip-prinsip hukum mengenai ‘alasan yang dapat dibenarkan’ berdasarkan Pasal 88, Ayat 1 Undang-Undang Dinas Militer”. Ada persidangan sebelumnya di Korea Selatan yang menyatakan bahwa para penentang karena alasan hati nurani menyatakan bahwa menggunakan video game sebagai faktor penentu hati nurani dan keyakinan seseorang adalah hal yang tidak masuk akal. Hal ini didukung dengan pernyataan bahwa meskipun film, drama, dan novel mengandung tema Perang dan kekerasan lainnya, hanya video game yang digunakan sebagai acuan.
Pada bulan Desember 2019, Majelis Nasional mengesahkan amandemen Undang-Undang Dinas Militer dan mengusulkan dinas alternatif bagi mereka yang menolak dinas militer karena alasan hati nurani. Hal ini menerapkan Undang-Undang Dinas Alternatif pada tahun 2020, yang memungkinkan pemenuhan kewajiban dinas militer dengan berpindah ke dinas alternatif lain atas dasar kebebasan hati nurani.
Namun, Pasal 3 Undang-Undang Layanan Alternatif menyatakan bahwa siapa pun yang ingin menjadi Anggota Layanan Alternatif harus mengajukan permohonan pemindahan ke Komite Peninjau Layanan Alternatif setidaknya 5 hari sebelum tanggal pendaftaran mereka. Setelah mengajukan lamarannya, proses peninjauan dilakukan oleh Administrasi Tenaga Kerja Militer untuk menentukan apakah pelamar cocok untuk bertugas di Dinas Alternatif.
Sayangnya, orang tesebut gagal untuk mendaftar dalam waktu tiga hari dari tanggal yang dijadwalkan tanpa mendaftar di Layanan Alternatif, karena itu ia didakwa oleh jaksa dengan tuduhan menghindari dinas militer.
